Dewan Perwakilan Rakyat AS Maju ke Depan dalam Regulasi Kripto saat Rancangan Undang-Undang CLARITY Mulai Terbentuk
Dewan Perwakilan Rakyat AS telah mengambil langkah konkret lainnya menuju regulasi pasar kripto. Di bawah kepemimpinan Senator Tim Scott, Komite Perbankan Senat telah merilis sejumlah prinsip utama yang akan membimbing pengembangan Rancangan Undang-Undang CLARITY yang akan datang.
Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kerangka hukum yang jelas bagi aset digital di Amerika Serikat. Salah satu tujuan utama adalah membedakan secara jelas antara sekuritas aset digital dan komoditas aset digital, mengurangi ketidakpastian yang berkepanjangan bagi perusahaan, investor, dan regulator.
Fitur utama dari proposal ini adalah pembagian otoritas pengawasan antara lembaga yang sudah ada. Alih-alih menciptakan regulator baru, tanggung jawab akan dialokasikan terutama antara SEC dan CFTC, berdasarkan sifat aset tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih sambil meningkatkan kejelasan penegakan hukum.
Senat juga berencana memperbarui regulasi keuangan yang sudah usang agar lebih mencerminkan teknologi blockchain. Perubahan yang diusulkan mencakup pengawasan yang lebih fleksibel terhadap pendanaan digital dan persyaratan pendaftaran yang disederhanakan bagi startup kripto, memungkinkan inovasi tanpa melemahkan pengawasan.
Perlindungan investor tetap menjadi fokus utama. Kerangka kerja ini mencakup jaminan untuk aset pelanggan selama kebangkrutan perusahaan kripto, persyaratan manajemen risiko dan pendaftaran yang lebih kuat untuk platform terpusat, serta aturan yang lebih jelas mengenai kepatuhan terhadap anti pencucian uang dan sanksi.
Rancangan Undang-Undang CLARITY juga menekankan dorongan inovasi. Lembaga federal akan diminta memberikan panduan jelas yang mengonfirmasi bahwa bank dan lembaga keuangan diperbolehkan terlibat dalam aktivitas terkait kripto. Secara khusus, The Federal Reserve telah menghilangkan faktor "risiko reputasi" yang sebelumnya menghambat bank untuk bekerja sama dengan perusahaan kripto.
Jika disetujui, Rancangan Undang-Undang CLARITY bisa menjadi perubahan signifikan menuju kepastian regulasi bagi pasar kripto AS.
#CryptoRegulation #SEC #CFTC #CryptoLaw