#CongressTradingBan Pada bulan Juli 2024, sekelompok bipartisan senator AS—termasuk Jon Ossoff (D-GA), Josh Hawley (R-MO), Gary Peters (D-MI), dan Jeff Merkley (D-OR)—mencapai kesepakatan mengenai undang-undang untuk melarang anggota Kongres melakukan perdagangan saham individu. RUU yang diusulkan akan segera melarang legislator membeli saham dan mengharuskan mereka untuk melepaskan kepemilikan yang ada dalam waktu 90 hari setelah diberlakukannya. Inisiatif ini bertujuan untuk menangani kekhawatiran etis dan potensi konflik kepentingan di Kongres.
Legislasi ini telah disetujui oleh komite kunci Senat pada bulan Juli 2024, menandai langkah signifikan menuju kemungkinan pemberlakuannya. Namun, hingga April 2025, RUU tersebut belum menjadi undang-undang.
Di Dewan Perwakilan Rakyat, upaya serupa telah dilakukan. Misalnya, pada bulan Maret 2023, Bipartisan Ban on Congressional Stock Ownership Act diperkenalkan, yang bertujuan untuk melarang anggota Kongres dan pasangan mereka memiliki atau memperdagangkan saham, obligasi, komoditas, kontrak berjangka, atau bentuk sekuritas lainnya. Selain itu, pada bulan Januari 2025, Perwakilan Marie Gluesenkamp Perez (D-WA) dan Zach Nunn (R-IA) memperkenalkan No Corruption in Government Act, yang berusaha mencegah perdagangan saham oleh anggota Kongres, mengakhiri kenaikan gaji tahunan otomatis, dan memperpanjang larangan lobi.
Upaya legislatif ini telah mendapatkan momentum di tengah pengawasan yang diperbarui terhadap aktivitas keuangan legislator.
Sebagai contoh, Perwakilan Marjorie Taylor Greene menghadapi kritik karena membeli kepemilikan saham yang signifikan tepat sebelum pengumuman kebijakan besar oleh mantan Presiden Donald Trump, yang menyebabkan lonjakan pasar yang substansial. Meskipun Greene menyatakan bahwa investasinya dikelola oleh penasihat keuangan di bawah perjanjian fidusia, waktu perdagangan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang potensi keuntungan orang dalam.
Meskipun STOCK Act disahkan pada tahun 2012, yang mengharuskan anggota Kongres untuk mengungkapkan perdagangan saham dalam waktu 30 hari dan melarang penggunaan informasi nonpublik untuk keuntungan pribadi, para kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut kurang memiliki mekanisme penegakan yang efektif.